KLIKOTO.COM, JAKARTA – Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik komersial, termasuk truk listrik untuk sektor pertambangan dan logistik. Langkah ini dinilai dapat menekan biaya operasional sekaligus mengurangi emisi karbon.
Ketua Umum Periklindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan kendaraan komersial perlu menjadi sasaran kebijakan insentif karena memiliki konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan kontribusi emisi yang besar.
“Dia banyak menggunakan BBM dan dia banyak mengeluarkan CO2. Maka semestinya itu juga menjadi sasaran,” ujar Moeldoko dalam wawancara di sela kegiatan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Moeldoko, kendaraan listrik komersial berpotensi menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional, terutama pada sektor yang bergantung pada aktivitas angkutan dan distribusi barang.
“Biaya logistik kita masih relatif tinggi. Karena itu, penggunaan kendaraan listrik untuk sektor komersial perlu didorong agar bisa membantu menekan biaya operasional,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam wawancara tersebut.
Periklindo, kata Moeldoko, akan menyampaikan surat kepada pemerintah agar kendaraan listrik komersial turut dipertimbangkan dalam skema insentif. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di luar segmen kendaraan penumpang.
Moeldoko juga menyoroti peluang penggunaan truk listrik di sektor pertambangan. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional di kawasan tambang dapat menjadi salah satu pasar potensial bagi kendaraan listrik komersial, terlebih di wilayah dengan biaya BBM yang tinggi.
“Untuk sektor pertambangan, kebutuhan truk cukup besar. Ini menjadi peluang bagi kendaraan listrik komersial, terutama jika biaya operasionalnya bisa lebih efisien,” demikian pokok pernyataan yang perlu disesuaikan dengan rekaman asli.
Meski memiliki potensi, pengembangan truk listrik untuk kebutuhan industri dan pertambangan tetap membutuhkan dukungan kebijakan, kesiapan operasional, serta infrastruktur yang memadai.
Selain insentif, Periklindo turut menyoroti pengangkutan kendaraan listrik menggunakan kapal laut, khususnya untuk distribusi ke wilayah di luar Pulau Jawa.
Moeldoko mengatakan Periklindo telah menyurati kementerian terkait agar persoalan pengiriman kendaraan listrik antarpulau mendapat perhatian. Menurutnya, kejelasan standar operasional prosedur (SOP) diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi.
“Harus ada SOP yang jelas, sehingga pengangkutan kendaraan listrik melalui kapal laut bisa berjalan dengan baik,” demikian pokok pernyataan yang perlu diverifikasi berdasarkan rekaman wawancara.
Periklindo berharap pemerintah memberikan dukungan terhadap kendaraan listrik komersial melalui kebijakan insentif dan pembenahan sistem distribusi. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas penggunaan kendaraan listrik di sektor industri, pertambangan, dan logistik.
(azs)
Komentar